Jokowi Dan Ibu Mega
Jokowi pilih Colomadu
Rencana Jokowi memilih rumah di Colomadu sudah terungkap ke publik sejak akhir 2022. Camat Colomadu Sriyono Budi Santoso menyebut rumah pensiun Jokowi akan berluas 2 ribu hingga 3 ribu meter persegi.
Rumah itu disebut berada di lokasi strategis. Bakal dekat dengan dengan Bandara Adi Soemarmo dan tol Semarang maupun ke Yogyakarta.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan lokasi di Colomadu adalah pilihan Jokowi. Dia tidak tahu alasan Jokowi memilih lokasi itu.
Ia hanya memastikan rumah disiapkan sesuai perundang-undangan. Rumah itu pun bisa langsung ditempati jika sudah selesai dibangun.
"Rumah bisa langsung ditempati dan menjadi hak milik, bisa diwariskan ke ahli waris beliau," ucap Satya melalui pesan singkat, Kamis (27/6).
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memilih rumah pensiun di Jakarta Pusat. Rumah itu beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 27 dan 27A, Menteng, Jakarta Pusat.
Sudah dipakai Mega sejak menjabat presiden. Dia melanjutkan tinggal di rumah itu setelah pensiun dari presiden.
Rumah Teuku Umar dikenal publik sebagai lokasi sejumlah peristiwa politik. Biasanya, politisi yang hendak bertemu Mega berkunjung ke rumah itu. Jokowi juga beberapa kali mampir ke rumah itu dalam sejumlah kesempatan.
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih lokasi Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah pensiun SBY beralamat di Jalan Mega Kuningan Timur VII Nomor 26, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Berada persis di belakang Kedutaan Besar Qatar untuk Indonesia. Rumah itu sepi karena tidak ditinggali setiap hari oleh SBY.
SBY lebih sering berada di rumahnya di Cikeas, Bogor. Rumah SBY di Cikeas dikelilingi rumah anak-anak dan keluarganya.
TEMPO.CO, Jakarta - Gara-gara Presiden Jokowi membangun rumah pensiunnya di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, tanah di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, langsung melonjak.
Sebenarnya, daerah di sekitar Jalan Adi Sucipto itu sudah termasuk kawasan mahal. Kepala Desa Blulukan Slamet Wiyono mengatakan sebelumnya harga pasaran tanah di daerah tersebut Rp10 juta-Rp12 juta/meter persegi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau sekarang ada yang Rp15 juta/meter, ada yang Rp17 juta/meter," katanya seperti dikutip Antara, Kamis, 27 Juni 2024
Kediaman Joko Widodo nanti setelah pensiun sebagai Presiden saat ini sudah mulai dibangun. Di areal seluas 1,2 hektare itu sudah ditutup dengan papan seng. Para tukang bangunan juga hilir mudik mengerjakan pembangunan tersebut.Slamet Wiyono mengatakan pemberian pagar sudah dilakukan sejak awal minggu ini. Selanjutnya, dilakukan pemangkasan pohon yang mengganggu aktivitas material masuk."Ada beberapa pohon yang barangkali mengganggu aktivitas untuk material masuk ke area itu," katanya.Menurut dia, pembangunan rumah pensiun Jokowi memberikan dampak positif bagi Desa Blulukan, karena diprediksi makin banyak investor yang masuk.Bahkan, ada beberapa pihak yang sudah mulai menanyakan harga tanah dan lahan mana saja yang akan dijual."Ya baru ada beberapa tanya-tanya, menanyakan harga," katanya.
Rumah pensiun yang diberikan oleh negara kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan segera dibangun. Rumah itu berlokasi di sebuah lahan seluas 12 ribu meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Rumah pensiun Jokowi menempati lahan di kawasan strategis di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di samping kanan lahan itu terdapat Rumah Makan Taman Sari yang menjadi jujukan bus pariwisata. Sedangkan di sebelah kiri terdapat restoran Grandis Barn.
Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Ia akan digantikan oleh calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun wakil presiden terpilih adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya.
Rumah Pensiun Presiden Megawati dan SBY
Presiden dan Wakil Presiden yang pensiun mendapat jatah rumah dari negara berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hadiah rumah ini hanya sekali diberikan meski Presiden atau Wapres menjabat dua periode. Aturan ini juga berlaku jika setelah menjabat Wapres, yang bersangkutan kemudian terpilih menjadi Presiden di periode berikutnya.
Untuk harga, akan ditentukan dengan keputusan Mensesneg. Presiden SBY, yang lengser dari jabatan pada 2014, memilih rumah pensiun di Kuningan, Jakarta Selatan, senilai Rp300 miliar pada 2018.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/Pmk.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa Penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme:
a. pembelian tanah dan bangunan;
b. pembelian tanah dan pembangunan rumah; atau
c. pembangunan atau peremajaan rumah di lahan milik pribadi, untuk rumah kediaman
Adapun luas bangunan untuk di Jakarta seluas 1.500 meter persegi dan setara dengan itu jika dibangun di luar Jakarta.
Berbeda dengan Jokowi, dua mantan presiden sebelumnya memilih rumah pensiun di Jakarta. Megawati memilh rumah di Jalan Teuku Umar No. 27 dan 27A, Menteng, Jakarta Pusat. Ini merupakan rumah dinas Megawati saat masih menjabat sebagai presiden.
Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memilih rumah pensiun di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, seluas sekitar 4.000 meter persegi.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara ihwal usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Sukarno. Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia.
Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dilakukan lewat Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.
Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," kata dia.
Sementara dalam opininya, Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.
- Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memilih menu lele, sayur pare dan tempe saat diajak makan di warteg bersama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Mega mengaku hidangan itu enak.
"Orang bilang sedep ini ya! Saya suka pare," ujar Mega yang juga Ketua Umum PDIP ini dalam jumpa pers bersama Jokowi di Warteg 21 Ma' Djen di Jl Tanah Mas Raya, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2013). Mega makan seusai diajak Jokowi meninjau Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.
Jokowi lantas menyelutuk pada Mega. "Bu Mega saja sampai nambah dua kali," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun jawaban Jokowi disangkal Mega. "Satu kali,". Mega dan Jokowi serta Prananda Prabowo, anak Mega, juga ikut tertawa.
Mega mengaku suka makan di warteg. "Salah kalau saya dibilang nggak pernah makan di warteg. Dari dulu saya makan di warteg," tutur putri Presiden RI ke-1 Soekarno ini.
Mega meminta warteg agar selalu bersih. Jika tidak sakit perut akan menyerang.
"Kita bisa kena sakit perut lho, kasihan. Lagi kan beliau (nunjuk Jokowi) sudah ngurusi Jakarta," ucap Mega yang mengenakan baju lengan panjang warna biru itu.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menceritakan untold story ayahnya, Ir. Sukarno kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), ketika keduanya bertemu hari ini (18/3) di Istana Merdeka, Jakarta.
Cerita itu dituturkan Mega kala menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Sabtu (18/3) pagi WIB. "Ibu Mega menunjukkan berbagai hal yang bersifat untold story kepada Presiden Jokowi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (18/3).
Secara bersamaan, ia pun menyampaikan ide, gagasan, dan cita-cita ayahnya soal bangsa Indonesia kepada Jokowi. Megawati menyampaikan cerita-cerita itu di tempat yang menurutnya penuh dengan kenangan kala ia masih tinggal di istana bersama ayahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua jam pertama, pertemuan dilakukan secara khusus, di tempat yang penuh dengan memori Ibu Megawati ketika bersama Bung Karno tinggal di istana," ujar dia.
Hasto menyampaikan pertemuan keduanya berlangsung selama tiga jam dalam kondisi yang sangat akrab. Dalam pertemuan itu, keduanya pun tak luput membahas terkait persoalan bangsa. Salah satunya soal pelaksanaan Pemilu 2024.
Pertemuan keduanya itu pun ditutup dengan agenda makan bersama yang juga ditemani oleh Hasto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Bapak Presiden Jokowi mempromosikan Sayur Lodeh sebagaimana menjadi kegemaran Bung Karno, nasi goreng sea food, sop ayam kampung, dan tentu saja krupuk khas Solo," kata Hasto.
Rekam Jejak Mega Jual Aset Negara Bayangi Pencapresan Jokowi
Selasa, 25 Maret 2014 – 09:01 WIB
Rekam Jejak Mega Jual Aset Negara Bayangi Pencapresan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Era kekuasaan PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI kelima telah diidentikkan dengan praktik penjualan aset negara. Mulai dari satelit, gas, sampai kapal tanker raksasa milik Pertamina.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, rekam jejak negatif pada era kekuasaan PDIP itu pula yang sulit sulit dihapuskan dari ingatan publik. Bahkan, kekhawatiran yang muncul adalah terulangnya praktik itu apabila Joko Widodo alias Jokowi yang menjadi capres PDIP terpilih menjadi presiden selanjutnya.
"Noda tersebut akan datang kembali bahkan lebih pekat dan sulit dihapus jika Jokowi memang terlalu didikte partai yangg punya track record buruk dalam penjualan aset negara," ujar Agung saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (25/3).
Dipaparkannya, apabila PDIP tak mau mengulang sejarah penjualan aset negara, maka Jokowi sebagai capres yang diusung partai berlambang banteng moncong putih itu seharusnya berani mengemukakan visi misi pengelolaan aset negara. Pria yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu juga ditantang berani mengampanyekan untuk menempatkan menteri dari kalangan profesional dan non-partisan.
Sayangnya, kata Agung, kampanye Jokowi miskin program. “Yang ditampilkan adalah sosoknya yang sederhana. Kampanye yang menguras perasaan tapi mengesampingkan akal sehat," ujar Agung.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah juga menyinggung kembali soal kebijakan penjualan aset negara pada masa kepemimpinan Mega. Fahri melalui akunnya di Twitter menyinggung beberapa kebijakan Megawati yang dinilai merugikan dengan tagar #MelawanLupa.
"Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal #MelawanLupa," tulis Fahri dalam akun Twitter miliknya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
Rumah pensiun untuk Presiden Jokowi mulai dibangun di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyusul sejumlah presiden yang lebih dulu mendapatkan jatah rumah pensiun.
Pemberian rumah oleh negara kepada presiden dan wakil presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Rumah diberikan satu kali meskipun presiden atau wakil presiden menjabat lebih dari satu periode.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
